Artikel ini didiktekan hari Sabtu 18 September 2004, sambil menunggu pesawat terbang di Cengkareng. Artikel ini dimaksudkan untuk diterbitkan 24 September 2004, beberapa hari setelah pemilu Capres-Cawapres dipilih dalam pemilu putaran kedua. Dua hari sebelumnya, melalui siaran-siaran radio Elshinta dan Jakarta News FM, penulis mengikuti serangkaian pendapat para pendengar tentang pemilu tersebut. Yang paling menarik adalah kenyataan betapa sengitnya pendapat tentang golput alias golongan putih, yaitu para pemilih yang memilih tidak menggunakan hak pilih mereka dengan cara tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS), atau yang datang ke TPS namun mencoblos kedua pasangan calon. Ini dilakukan, untuk mencegah penggunaan kertas-kertas suara mereka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna kepentingan salah satu pasangan calon. Ini menunjukkan, betapa kecilnya kepercayaan masyarakat kepada KPU, yang ada kemungkinan melakukan manipulasi pengumuman perolehan suara mereka. Kalau para pemilih itu memang percaya kepada KPU, tentu mereka tidak akan mencoblos kedua pasangan calon tersebut pada waktu yang sama.

Yang sangat menarik kita, adalah begitu banyaknya para pemilih yang dalam siaran-siaran radio niaga itu menyatakan akan melakukan golput. Sangat jelas, bahwa kelas menengah ke atas dari bangsa kita, yang mengikuti siaran-siaran radio niaga menyatakan demikian, padahal merekalah yang sebenarnya dituju oleh para pasangan calon itu. Toh dalam kenyataan, justru mereka tidak memberikan suara alias golput. Ini adalah sesuatu yang bersesuaian dengan laporan-laporan lisan dan tertulis yang penulis terima, bahwa suara golput dalam pemilu putaran kedua ini, akan mencapai sekitar 60% suara para pemilih yang ada. Ulil Abshar melalui lembaga pemantauannya sendiri, menyatakan sekitar 56% pemilih akan bertindak golput alias tidak memberikan suara dalam pemilu. Ketika hal itu dikemukakan penulis dalam pertemuan dengan tim Uni Eropa yang datang ke Jakarta untuk melakukan pemantauan pemilu, tampak bahwa mereka tidak tahu situasi sebenarnya tentang negeri kita.

Dalam hal ini, yang sangat menarik perhatian adalah reaksi jumlah cukup besar pendengar kedua siaran radio niaga tersebut. Mereka “melampiaskan” kemarahan kepada orang yang akan bertindak golput itu. Mereka memahami orang-orang golput itu sebagai tidak bertanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara kita. Tapi mereka sendiri lupa, bahwa sikap tidak melawan (jika penulis dalam hal pencapresan penulis terhadap kezaliman KPU), adalah sikap membiarkan ketidakadilan, yang sangat dicela baik oleh hukum maupun agama. Karenanya, sikap ganda ini menunjukkan kadar kemunafikan luar biasa dari bangsa ini dalam kehidupan bernegara. Sebenarnya mereka yang bertindak golput justru menunjukkan perlawanan, namun karena tidak ada sistem politik yang memimpin mereka yang melakukan perlawanan, maka jadilah sikap melawan dari mereka itu mengambil sikap golput itu.

Melalui tulisan ini, penulis menyanggah mereka yang menyatakan sikap marah-marah itu, karena penulis kebetulan mengetahui duduk perkara persoalannya. Inilah yang mendorong penulis untuk mendiktekan tulisan ini, agar supaya ada dokumentasi yang kemudian hari akan di baca berulang (to be read) oleh para peneliti/sejarawan. Latar belakang inilah yang harus diketahui pembaca sekarang ini. Jadi, sebenarnya para pendengar yang bersikap marah itu, seharusnya melakukan introspeksi (mawas diri) atas sikap mereka sendiri, bukanya marah-marah kepada orang lain. Kalau sikap golput itu menjadi sangat besar, berarti sebagian besar bangsa kita memang “cukup cerdik” sebagai “bentuk perlawanan” yang dapat dilakukan. Bahwa dalam sikap itu ada unsur “keenganan” mengikuti pemilu, itu karena disebabkan oleh keengganan untuk menggunakan kezaliman sebagai alat kritik terhadap kesalahan-kesalahan KPU atau sebagai salah satu cara untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan.

Reaksi sebuah bangsa atau masyarakat tidak selamanya mengambil bentuk penolakan langsung atas kezaliman yang dideritanya. Bukti utama dari hal ini adalah kenyataan sejarah, bahwa kita di jajah oleh para kolonialis Belanda sebelum penjajahan Jepang, tidak dalam kurun waktu yang sama ada yang sampai 350 tahun lamanya, ada yang “hanya” beberapa puluh tahun saja, seperti daerah Aceh (sejak 1904 masehi hingga datangnya Jepang). Perbedaan cukup besar dalam lamanya menjadi “daerah jajahan” itu, menunjukkan dengan jelas perbedaan-perbedaan tersebut, yang sudah tentu akan menunjukkan perbedaan pula dalam jumlah prosentasi suara golput dalam pemilu Capres-Cawapres putaran kedua. Ini menunjukkan dengan jelas, betapa besar perbedaan dalam perlawanan terhadap kezaliman KPU dari sebuah daerah ke daerah yang lain.

Sudah tentu KPU dapat saja bersikap tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan di atas. Mereka “sudah terbiasa” dengan melanggar undang-undang, yang sebenarnya berarti pelecehan terhadap kedaulatan hukum di negeri kita. UU Nomor 4 tahun 1992, 23 tahun 1997, 12 tahun 2003 dan 2 buah pelanggaran terhadap UU nomor 23 tahun 2003, sebenarnya sudah membuat KPU harus diganti, karena membuat penafsiran sendiri atas rangkaian undang-undang di atas, yang seharusnya menjadi tugas Mahkamah Agung. Ketidakmengertian KPU akan fungsi dirinya dan fungsi Mahkamah Agung menunjukkan dengan jelas, bahwa ia tidak pantas menyelenggarakan pemilu tahun ini, ataupun waktu-waktu yang lain. Kombinasi antara arogansi dirinya dan ketakutan alat-alat pemerintahan lainnya kepada KPU, akhirnya membuahkan “pelanggaran hukum” sangat besar, berupa penyelenggara pemilu oleh lembaga compang-camping ini. Karena itu, pantaslah banyak orang yang tidak yakin pemilu Capres-Cawapres putaran kedua akan berjalan dengan benar.

Bagaimanakah halnya dengan “suara golput” dalam rangkaian kegiatan pemilu tahun ini? Jika ini memang berjumlah besar, dan merupakan mayoritas sikap para pemilih, dengan sendirinya hasil pemilu yang berlangsung pada putaran kedua ini, akan mencerminkan sebuah kenyataan pahit: Sebuah pemerintahan yang tidak memiliki kredibilitas maupun legitimitas untuk “memimpin” bangsa dan negara kita, selama 5 tahun yang akan datang. Lalu, dapatkah pemerintahan seperti itu bertahan lama, dan melaksanakan program-programnya sendiri? Bukankah dengan demikian, lalu terjadi sebuah “distorsi sikap” dalam kehidupan masyarakat.

Di satu pihak, masyarakat memastikan adanya sebuah keharusan untuk mempunyai pimpinan yang akan memimpin bangsa ini untuk mengatasi krisis multidimensi yang dihadapinya. Di pihak lain, mereka juga mengetahui bahwa pemerintahan yang ada secara moral dan secara politis, tidak memiliki dukungan yang diperlukannya, guna memimpin pemerintahan secara efektif. Karenanya, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah, harus memperoleh dukungan mayoritas dengan cepat. Ini adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh Presiden baru, dalam masa depan yang singkat. Mungkin inilah “jebakan politik dan moral” yang harus dihadapi pemerintah minoritas hasil rangkaian pemilu 2004. selama kita tidak bersedia menyelesaikan masalah ini dengan terbuka, selama ini pula kita akan dihadapkan kepada keadaan serba tidak pasti, yang tentunya tidak memungkinkan bangsa kita memiliki kekuatan yang seharusnya ada untuk memecahkannya perlu ada jawaban, yang kelihatannya mudah dikatakan, namun sangat sulit dilaksanakan bukan?