Pola hidup masyarakat Sunda Kuno adalah berladang. Komunitas peladang ini hidupnya cenderung berpindah-pindah atau nomaden. Masa tinggal mereka di suatu tempat disesuaikan dengan masa berladang yang relatif singkat, yang tak memerlukan teknik irigasi. Maka itu, mereka tak merasa perlu untuk membangun tempat tinggal untuk didiami selama-lamanya. Karenanya, hingga kini jarang sekali ditemukan bangunan-bangunan kuno peninggalan masa Sunda-Galuh (apalagi masa Salakanagara dan Tarumanagara) seperti biara atau candi. Mungkin satu-satunya “candi” yang bisa dibanggakan orang Sunda adalah Candi Cangkuang di Garut. Jangan heran pula, kenapa istana di Pakuan, yang dalam cerita-cerita pantun dan babad dilukiskan begitu megah, tak meninggalkan jejak-jejaknya. Tak seperti candi-candi di Sumatera dan Jawa yang terbuat dari batu bata dan batu-batu kali yang diukir dengan ornamen-ornamen yang sangat detail, istana Pakuan ini hanya terbuat dari tanah liat dan batu-batu yang dijejerkan. Tak ada relief-relief yang rumit di dalam istana maupun sekitar gerbang Pakuan

Budaya bersawah memang kemudian dikenal pada masa Pajajaran. Namun, area persawahan pada masa itu pun hanya berada di wilayah yang berdekatan dengan kota Pakuan. Sedangkan masyarakat Sunda pada umumnya, di luar Pakuan, tetap bekerja sebagai peladang. Para petani menggarap sawah mereka untuk keperluan orang-orang di kota Pakuan semacam bangsawan, kawula istana, dan keluarga raja. Hasil sawah dan juga ladang lalu diperjualbelikan di pasar yang terletak di alun-alun depan gerbang Pakuan. Sistem persawahan baru dikenal luas oleh masyarakat Sunda ketika Singaperbangsa (keturunan Adipati Kertabumi yang diangkat Sultan Agung menjadi wedana) bersama Ki Wirasaba dari Banyumas menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Mataram di sebelah barat Priangan.

Singaperbangsa juga Ki Wirasaba ditempatkan di Waringin Pitu dan Tanjungpura, Karawang, dan diberi tugas mengawasi 2.000 orang Jawa yang dibawa ke Karawang untuk mengolah sawah. Singaperbangsa diharuskan mengurus pengangkutan hasil panen sawah. Dengan demikian, orang Mataram-lah yang memperkenalkan tradisi sawah di Tatar Sunda.

Pada Prasasti Kabantenan kita mengetahui bahwa Sri Baduga membebaskan penduduk Jayagiri dan Sunda Sembawa dari empat macam pajak (dasa, calagra, kapas timbang, dan pare dondang). Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebelum Sri Baduga berkuasa, masyarakat Sunda telah lama dikenai kewajiban membayar pajak terhadap negara. Tak ada keterangan pasti, sejak kapan keharusan “membayar” pajak ini diberlakukan terhadap masyarakat Sunda. Yang jelas, dalam Pustaka Jawadwipa, pada masa Tarumanagara pada abad ke-5 rakyat sudah melakukan aktivitas karyabhakti, semacam gotong royong.

Sangat memungkinkan bila karyabhakti ini merupakan bentuk pengabdian rakyat terhadap raja-raja Tarumanagara. Rakyat melakukannya untuk kepentingan umum atas perintah penguasa. Dengan begitu, bisa jadi “gotong royong” ini sebenarnya pajak juga meski diwujudkan dalam bentuk tenaga, bukan berupa barang/komoditas pertanian. Bentuk kerja bakti ini kemudian berlanjut pada masa Kerajaan Sunda-Galuh-Pajajaran, yang ditambah dengan pajak komoditas.

Naskah-naskah seperti Kropak 630 dan Kropak 406 sangat jelas menyebutkan adanya pajak tersebut. Kropak 630 menyebutkan pajak tersebut adalah dasa, calagra, upeti, dan panggeureus reuma. Kropak 406 memberitakan bahwa penduduk Kandang Wesi harus membawa “kapas sapuluh carangka” sebagai upeti ke Pakuan per tahunnya. Kapas, sebagai salah satu komoditas pertanian terpenting Sunda, ini dibebankan kepada penguasa setempat, tidak kepada tiap-tiap orang.

Dalam Sanghyang Siksakandang Karesian dapat diperoleh informasi bahwa raja-raja Sunda memiliki wewenang untuk menyuruh rakyatnya “gotong royong” guna kepentingan kerajaan. Ini tak lain adalah bentuk pajak tenaga juga, yakni dalam bentuk dasa dan calagra. Rakyat diwajibkan untuk bekerja di ladang, sawah, serang besar (ladang milik kerajaan yang hasilnya dipersembahkan untuk upacara-upacara resmi), mengukuhkan tepian sungai, menggali saluran (marigi), mengandangkan ternak, memasang ranjau tajam, membendung sebagian alur sungai untuk menangkap ikan (ngikis), menjala, menarik jaring, memasang jaring, menangguk ikan, merentang jaring, serta kewajiban lainnya untuk kepentingan negara. Dan ketika mengerjakan perintah dari negara ini, rakyat “diharapkan” jangan marah-marah, jangan pura-pura mau, jangan resah, jangan uring-uringan; sebaliknya harus dikerjakan dengan senang hati, tanpa pamrih. Kropak 630 menyebutkan bahwa para petani yang melaksanakan pajak harus tunduk kepada wado atau wadwa (prajurit negara yang memimpin pelaksanaan calagara). Pajak dasa dan calagra ini di Majapahit dikenal sebagai walaghara, berarti “pasukan kerja bakti”.

Sistem dasa dan calagara ini terus berlanjut hingga zaman kolonial. Belanda, yang di negaranya tidak mengenal sistem ini, memanfaatkannya untuk kerja rodi. Oleh pemerintah Hindia Belanda, dasa disulap menjadi Heerendiensten (bekerja di tanah milik penguasa/pembesar). Calagara diubah menjadi Algemeenediensten (Dinas Umum) atau Campongdiesnten (Dinas Kampung) yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, dan keamanan. Jenis Heerendiensten dilakukan tanpa imbalan, sedangkan jenis Algemeenediensten dan Campongdiesnten dilakukan dengan imbalan dan makan. Preangerstelsel dan Cultuurstelsel sebagai sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga yang sudah berlaku sejak zaman Pajajaran.

Pada akhir abad ke-19 pajak tenaga berubah bentuk menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sangsi untuk mereka yang mengabaikannya. Dari sinilah orang Sunda memiliki peribahasa “puraga tamba kadengda” (bekerja sekadar untuk menghindari dendaan/hukuman). Bentuk dasa sebetulnya tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk lain. Di desa ada kewajiban gebagan, yaitu bekerja di sawah bengkok, dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat.