Enjang

A. Pendahuluan
Diantara issu global yang sempat menjadi agenda persoalan dewasa ini adalah masalah gender.  Merebaknya masalah perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Salah satu faktor penyebab – yang tidak dapat dipungkiri- yang melanggengkan konstruksi sosial-kultural yang mengakibatkan ketidak adilan gender adalah pemahaman agama.
Agama Islam dengan ketentuan normatifnya (syari’ah) dituding ikut bertanggung jawab terhadap ketidak adilan gender. Kaum feminisme di dalam mengkritik aspek Islam atau pun masyarakat Islam berdasarkan posisi mereka pada sebuah pandangan yang secure radikal asing bagi pandangan dunia Islam dan secure tipikal bercorak moral. Mereka menuntut pembaruan dengan standar barat Modern, yang berarti ada sebuah idealitas abstrak yang bisa dipahami dan harus dipaksakan dengan meruntuhkan tatanan lama yang sudah dianggap mapan. Akan tetapi kritik yang mereka lontarkan tidak ditujukan kepada sumber warisan intelektual Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah melainkan terhadap warisan intelektual (tafsir) yang tentunya sangat relatif hasilnya dan subjektif sifatnya. Dari satu kurun waktu, intelektual yang lebih dominan dan pada kurun yang lain justru emosional yang lebih ditonjolkan.
Para feminis Muslim menyadari bahwa kondisi yang menimpa kaum perempuan khususnya di negara-negara Islam adalah akibat dari penafsiran terhadap al-Qur’an dan hadits yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut persoalan dan kepentingan kaum perempuan. Hal ini sebagai akibat dari faktor masyarakat Islam yang menganut sistem patriarkhi, disamping aspek internal para penafsir yang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Sebagaimana dikatakan Riffat Hasan:
Setelah menggaris bawahi pentingnya al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama tradisi Islam, perlu ditunjukkan bahwa selama berabad-abad sejarah Islam, sumber-sumber ini hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia melaksanakan tugaas-tugas mendefiniskan status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis perempuan muslim.

Permasalahan gender khususnya yang berkaitan dengan upaya perubahan atau transformasi pranata sosial yang adil dan egaliter dimana lelaki dan perempuan dipandang memiliki kesederajatan (equality) dan mempunyai hak yang sama atas sumberdaya ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya, merupakan isu penting dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, bahkan menjadi tuntutan secara luas di seluruh kawasan global. Tuntutan perubahan tersebut umumnya banyak disuarakan oleh kaum perempuan yang secara defacto tersubordinasi di bawah sistem sosial berdasarkan ideologi patriarki. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk kembali mengadakan reinterpretasi, revitalisasi, dekonstruksi bahkan rekonstruksi terhadap pemahaman teks al-Qur’an dan Hadits, dan akan lebih membanggakan apabila penafsiran teks sumber (al-Qur’an dan hadits) dilakukan dan atau dihasilkan oleh kaum perempuan yang dianggap selama ini memiliki potensi reflektif (quwwah al-ta’aquul) lebih rendah dari laki-laki (nishf al-‘aql).

B. Ragam Permasalahan
Di dalam Islam, pranata sosial yang adil dan egaliter dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan (equality) atas sumberdaya ekonomi, pendidikan, politik dan budaya, sama sekali bukan merupakan gagasan yang asing. Dalam berbagai tempat al-Qur’an menyatakan kesejajaran atau kesederajatan (equality, egalitarian) antar kaum laki-laki dan kaum perempuan.
Namun sebagaimana yang disinyalir oleh Iqbal, terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh para ulama dalam memberikan penafsiran terhadap teks keagamaan (terutama al-Qur’an).  Produk penafsiran para ulama mengenai teks-teks yang berkaitan dengan poligami, kesaksian wanita dan warisan, seakan-akan memberikan kesan bahwa al-Qur’an mengsubordinasikan dan mendiskriminasikan kaum perempuan. Demikian pula teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan Hadits) yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan wanita, ruang gerak perempuan (karir publik), wanita dan mesjid, aqiqah, keamanan wanita, ibadah, akal dan keagamaan, wanita dan neraka, wanita dan seni-budaya serta teks yang berkaitan dengan penciptaan atau asal kejadian perempuan, ditafsirkan oleh kebanyakan ulama dengan kesimpulan yang sama bersifat diskriminatif dan subordinatif.
Kecenderungan ini, selain disebabkan oleh ketidakmemadaian metodologis dalam penafsiran teks-teks keagamaan, juga karena dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat yang didominasi laki-laki (androsentris) dan nilai-nilai sosial yang didasarkan pada idiologi patriarki. Sehingga cenderung merupah pesan unuversal al-Qur’an tentang masyarakat yang secara gender adil dan egaliter. Karenanya, imperiorisasi, eksploitasi, penindasan dan perendahan harkat perempuan, seakan mendapat legitimasi agama. Dengan kata lain, atas nama agama, hak-hak ekonomi, pendidikan, politik dan budaya mereka dipasung. Bahkan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, masih banyak dari kalangan ulama yang memberi fatwa larangan wanita untuk menjadi presiden.
Kenyataan ini membawa implikasi sosio-politis yang selalu membatasi ruang gerak perempuan. Secara propetis, kehidupan politik atau penyelenggaraan kekuasaan yang menempatkan wanita secara tidak proporsional, menurut Iqbal tidak akan pernah mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Iqbal menyatakan bahwa sendi bangsa dan negara adalah keluarga. Selama nilai wanita yang sesungguhnya belum dapat dipahami, maka kehidupan berbangsa tetap tidak akan sempurna. Dan selama wanita dianggap separuh laki-laki dalam harta pusaka (warisan), serta perempat laki-laki dalam perkawinan, baik keluarga maupun negara tidak akan dapat diperbaiki.
Oleh karena itu, diperlukan upaya dekontruksi dan rekontruksi teerhadap pemikiran keagamaan yang cenderung diskriminatif, androsentris dan misoginis, sehingga pesan keagamaan tentang masyarakat yang secara gender adil dan egaliter menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan aktual, khususnya yang berkenaan dengan pemberdayaan kaum perempuan.
Berikut ini beberapa penafsiran baru terhadap teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan al-Hadits) yang berkaitan dengan masalah poligami, kesaksian wanita, waris, kepemimpinan, penciptaan dan ruang geraknya.

1. Masalah Poligami
Tentang hak poligami, Fazlur Rahman mengomentarinya bahwa para ulama cenderung lebih menekankan aspek legal formalnya dalam mengambil kesimpulan dan mengabaikan ideal moral sebagai pesan universalnya. Menurut Rahman, legal formal spesifiknya memang menunjukkan kebolehan untuk melakukan poligami, tetapi ideal moralnya adalah keadilan.
Lebih lanjut Rahman menjelaskan bahwa secara sosio-historis ayat poligami berkaitan dengan masalah para pengampu anak yatim yang mengalahgunakan kekayaan mereka, sehingga al-Qur’an mengecam dengan menuntut untuk memberikan harta anak yatim tersebut dan tidak menukar yang baik dengan yang buruk serta tidak memakan harta mereka.

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik denga yang buruk dan janganlah kamu memakan harta bersama hartamu. Sesungguhnya hal itu merupakan dosa yang besar”.

Dalam Surat yang sama ayat 126, al-Qur’an menyatakan bahwa para pengnampu ini lebih baik mengawini gadis-gadis yatim itu jika mereka telah dewasa daripada mengembalikan kekayaan mereka lantaran ingin menikmatinya. Jadi dalam ayat 3 surat An-Nisa’, al-Qur’an menyatakan bahwa jika para pengampu ini tidak dapat berlaku adil terhadap kekayaan gadis-gadis yatim dan mereka bersikeras untuk mengawininya, maka mereka boleh mengawininya sampai empat, dengan syarat mereka dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Tetapi jika mereka tidak berlaku adil, hendaklah mengawini seorang saja dari gadis-gadis itu.

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut untuk berlaku tidak adil, maka kawinilah seorang saja…”

Namun dalam ayat 129 surat an-Nisa’, dinyatakan secara tegas ketidakmungkinan untuk dapat berlaku adil diantara para istri.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berkalu adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat berkeinginan keras untuk berbuat demikian…”
Pernyataan al-Qur’an tersebut tampak seakan bertentangan atau kontradiktif. Disatu sisi ada izin untuk menikahi gadis-gadis itu hingga empat dengan syarat adil, disisi lain ada semacam deklarasi kategoris (pernyataan keniscayaan) bahwa keadilan diantara istri-istri tidak akan sanggup dilaksanakan.
Terhadap masalah ini, para fuqaha hanya mengambil legal formal atau hukum spesifiknya yaitu izin poligami, sementara menurut Rahman, berlaku adil sebagai prinsip universal (ideal moral) harus mendapat perhatian dan memiliki kepentingan yang lebih mendasar ketimbang legal spesifik yang mengizinkan poligami. Sama halnya dsengan masalah institusi perbudakan dalam al-Qur’an, memang al-Qur’an menerimanya karena tidak mungkin dihilangkan dengan begitu saja. Tetapi al-Qur’an sangat menyarankan untuk mencapai ideal moralnya (berlaku adil) yang harus diperjuangkan masyarakat seperti menyarankan untuk pembebasan budak.

2. Masalah Kesaksian Wanita
Masalah kesaksian bagi perempuan juga, harus dilihat dari latar sosiologis dan historisnya. Al-Qur’an menyebutkan kesaksian bagi perempuan dua orang (untuk saksi) agar saling mengingatkan jika lupa,  karena didasarkan pada latar sosiologis perempuan ketika itu yang tidak terbiasa dengan urusan utang piutang atau transaksi-transaksi keuangan. Maka perubahan masayarakat sekarang di mana perempuan banyak yang terjun dan menggeluti masalah-masalah transaksi keuangan, dapat dipandang sama kuatnya dengan kesaksian laki-laki. Bahkan mungkin lebih profesional ketimbang laki-laki yang tidak pernah menggeluti masalah transaksi keuangan. Di samping itu, latar sosiologis perempuan pada era Islam awal tidak banyak dilibatkan dalam masalah kesaksian, jadi sebenarnya dengan adanya gagasan kesaksian perempuan, al-Qur’an sekaligus mengangkat martabat perempuan.

3. Masalah Waris
Fenomena hak waris juga mirip dengan fenomena kesaksian dalam al-Qur’an. Secara sosio-kultural, pada masa pra Islam perempuan itu tidak pernah mendapat bagian warisan (harta pusaka) karena kedudukannya yang sangat hina dan dipandang merendahkan martabat keluarga. Jika mendengar kelahiran anaknya adalah perempuan, maka muka mereka merah padam karena malu dan terkadang mengubur hidup-hidup.   Selain itu, secara historis dalam sistem kesukuan (kabilah) bangsa Arab, perempuan tidak menerima waris karena dipandang akan mengakibatkan disequilibrium ekonomi di kalangan kabilah yang mempunyai anak perempuan.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem kabilah atau kesukuan Arab, hubungan antar kabilah sangat mendapat perhatian untuk memperkuat posisi kekuatan kabilahnya. Untuk itu, suatu kabilah selalu menikahkan anak perempuannya dengan kabilah yang lain. Pada saat ayah perempuan tersebut meninggal, anak perempuan tidak mendapat hak waris karena kabilah yang mempunyai harta akan dirugikan dan menguntungkan kabilah suaminya. Oleh karenanya, pemberian waris dapat menngakibatkan disequilibrium ekonomi dalam suatu kabilah.
Dengan kehadiran Islam, perempuan diangkat harkat kemanusiaannya melalui pemberian hak waris, separuh bagian laki-laki. Gagasan yang dapat diambil dari pemberlakuan hak waris ini adalah prinsip atau semangat moral universal al-Qur’an tentang keadilan dan egalitarianisme. Dengan demikian, baik hak waris maupun kesaksian harus dipertimbangkan secara moral, intelektual dan kultural pada masyarakat yang terus mengalami percepatan transformasi sosio-budaya.

4. Masalah Kepemimpinan Wanita
Mengenai diskursus kepemimpinan perempuan yang bersumber pada teks al-Qur’an surat an-Nisa’ [4]:34 (                                                                                       ), banyak cendikiawan atau pemikir muslim kontemporer memberikan apresiasi dan penafsiran yang agak berbeda dengan apresiasi dan penafsiran para ulama klasik. Quraish Shihab misalnya menafsirkan kata “al-rijal” dalam teks di atas, bukan dalam pengertian laki-laki secara umum, tetapi hanya ditujukan kepada suami. Karena menurut Quraish Shihab, konsideran perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat di atas adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “al-rijal” adalah kaum laki-laki secara umum, maka konsiderannya tidak demikian.
Secara linguistik, kata “qawwamuna” dalam teks di atas juga, tidak hanya berarti pelindung, pemelihara, penanggung jawab, mempunyai sifat lebih unggul, berkuasa dan pemimpin perempuan tetapi juga dapat diartikan pencari nafkah atau yang menyediakan kebutuhan hidup. Menurut Riffat Hassan, apa yang dinyatakan dalam ayat di atas adalah bahwa laki-laki harus mempunyai kemampuan mencari nafkah.
Kesimpulan yang dapat diambil dari teks di atas juga bahwa, memang secara garis besar al-Qur’an menghendaki adanya pembagian kerja dan pembedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan untuk mencari nafkah dan berdiri sendiri di bidang ekonomi; tetapi ayat di atas tidak menunjuk adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara hakiki. Al-Qur’an hanya membedakannya secara fungsional. Sebab jika misalnya seorang istri yang mapan dalam bidang ekonomi memberikan sumbanngannya untuk kepentingan rumah tangga, maka keunggulan suami sebagai manusia, ia tidak memiliki keunggulan dibandingnkan dengan istrinya.
Sememntara tentang hadits yang menyatakan bahwa tidak akan berhasil suatu kaum jika dipimpin oleh wanita (                                                    ) dipandang sebagai bersifat kondisional, latar sosiologis hadits itu muncul, ketika Rasulullah mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, yang pada suatu saat wanita tersebut pernah dikirimi surat oleh Rasul untuk masuk Islam, tetapi ia malah merobeknya. Sehingga Rasulullah bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. Hadits ini sekali lagi bersifat kondosional yang hanya berlaku pada saat itu atau pada saat lain dalam kontek yang sama.

5. Masalah Penciptaan Wanita
Teks keagamaan (al-Qur’an) tentang penciptaan perempuan yang kerapkali dijadikan rujukan dan menimbulkan pemahaman yang diskriminatif adalah QS. An-Nisa’ [4]: 1

“Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafs wahidah) dan daripadanya, Allah ciptakan pasangannya…”.

Para ulama tafsir seperti Ibnu Abas memahami kata “nafs” dalam teks tersebut adalah Adam dan “jauzaha” (pasangannya) dengan Hawa.  Menurut al-Maraghi, mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan nafs adalah Adam dan jauzaha adalah Hawa.  Bahkan At-Thabari dalam Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an menyebutkan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata nafs dengan Adam.
Pemahaman tersebut diperkuat oleh beberapa hadits tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Misalnya hadits yang menyatakan bahwa:

“Allah menciptakan Adam seorang diri di Surga, kemudian Tuhan memberikan kantuk kepada Adam, lalu Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuk Ada sebelah kiri adam ada yang mengatakan sebelah kanan dan Allah menciptakan dari tulang rusuk tersebut Hawa”.

Hadits lalin yang sering dijadikan rujukan juga adalah:

“Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Engkau tidak akan dapat meluruskannya dengan cara apapun. Apabila engkau ingin menikmatinya, maka engkau dapat menikmatinya dengan membiarkan bengkok. Dan apabila engkau berusaha meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah talak” (HR. Muslim).

Serta hadits:

“Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakkan dari tulang rusuk (bengkok) yang unggul, apabila engkau berusaha meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan apabila engkau membiarkannya terus menerus bengkok, maka saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa keterangan teks keagamaan (Qur’an dan Hadits) di atas, para ulama menarik kesimpulan bahwa Hawa (kaum perempuan) diciptakan dari Adam (kaum laki-laki). Kesimpulan ini, kemudian melahirkan cara pandang sekunder terhadap perempuan yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Menanggapi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang cenderung diskriminatif di atas, para ulama kontemporer mengambil pemahaman minoritas ulama tafsir yang memahami teks al-Qur’an surah al-Nisa’ [4] : 1 secara berbeda.
Menurut sebagian ulama, kata nafs dalam ayat tersebut bukan dimaksudkan sebagai person atau individu tertentu (Adam), tetapi sebagai jenis. Hal ini didasarkan pada ungkapan Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan wa khalaqa minha jauzaha adalah bahwa Allah menciptakan istri Adam dari jenis manusia yang sama.
Al-Qaffal yang dikutif oleh Al-Maraghi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teks al-Qur’an surah an-Nisa’[4]: 1 tersebut adalah bahwa Allah menciptakan kamu (manusia) dari nafs wahidat dan menjadikan dari jenisnya (yang sama) pasangannya yaitu manusia yang sama dalam kemanusiaannya.  Abu Hayyan juga menulis bahwa yang dimaksud dengan dhamir “ha” dalam teks “minha” bukan kembali kepada nafs, tetapi kembali kepada thin (tanah) sebagai unsur pembentuk Adam. Dengan demikian, wa khalaqa minha jauzaha artinya bahwa Hawa diciptakan dari tanah yang dari tanah itu Allah menciptakan Adam.
Pemahaman di atas diperkuat oleh teks-teks al-Qur’an yang lain seperti QS. At-Taubah {9}: 128; An-Nahl [16]: 72; Ar-Rum [30]: 21 dan As-Syura [42]:11. Menurut Ar-Raghib al-Asfahani, yang dimaksud dengan min anfusikum dalam teks-teks di atas adalah min jinsikkum atau dari jenis kamu. Dari beberapa keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nafs dalam teks QS. An- Nisa’[4]: 1 adalah bukan Adam, tetapi jenis Adam yaitu manusia.
Terhadap pandangan mayoritas ulama yang memahami kata nafs dengan Adam, Al-Maraghi dan Thabaththaba’i mengomentarinya, bahwa pemahaman tersebut tidak mengambil alasan (dalil) dari teks keagamaan (al-Qur’an), melainkan sebagai tasliman, penyelamatan atau rasionalisasi dari asumsi bahwa Adam merupakan bapak manusia (Abu Basyar) yang juga tidak terdapat dalam teks keagamaan (al-Qur’an) melainkan lahir dari tradisi Bibel. Sementara teks keagamaan yang bersumber pada hadits tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, sebagian ulama mengomentarinya bahwa yang dimaksudkan bukan makna hakiki melainkan makna majazi. Hal ini dapat dilihat dari teks hadits berikut:

“Sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok, apabila engkau hendak meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Apabila engkau membiarkannya tetap bengkok, maka engkau akan dapat menikmatinya” (HR. Bukhari, Muslilm dan Turmidzi).

Dengan demikian, pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa laki-laki harus bersifat hormat dan santun atau bijaksana terhadap kaum perempuan karena memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda, yang jika tidak disadari akan dapat mengantarkan kaum laki-laki bersifat tidak wajar.  Bahkan menurut M. Abduh dan Riffat Hassan, hadits tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang bengkok bertentangan dengan al-Qur’an tentang penciptaan manusia dan lebih mirip dengan kitab kejadian 2:18-33; 3:20 yang berkembang dalam tradisi Bibel. Abduh menyatakan: “Andaikan kisah kejadian Adam dan Hawa tersebut tidak tercantum dalam kitab perjanjian lama, maka pasti pendapat yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim.
Disamping kritik matan terhadap teks hadits di atas, pemikir Islam kontemporer Fatima Mernisi melakukan kritik sanad dengan mengatakan bahwa munculnya hadits-hadits semacam itu, sangat dipengaruhi oleh bias kultural patriarkis yang melekat pasca masyarakat Islam awal. Fatima Mernisi mengajukan kritik terhadap Abu Hurairah yang dipandang terpengnaruhi bias kultural tersebut. Pijakan yang dijadikan dasar kritik Fatima adalah pertama, dalam masyarakat Islam awal yang demikian (patriarkis), Abu Hurairah justru tidak memiliki pekerjaan yang menunjukkan maskulinitas (kelelakiannya). Ia mengisi sebagian waktunya untuk membantu di rumah-rumah para wanita. Dengan demikian, ketidaksukaan Abu Hurairah terhadap wanita mendapat penjelasannya.
Kedua, Abu Hurairah terbukti pernah meriwayatkan hadits secara salah. Kritik ini pertama kali justru datang dari ‘Aisyah istri Rasulullah yang keccerdasanya diakui sendiri oleh Rasulullah. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadits yang berbunyi: “Tiga hal yang membawa bencana yaitu, rumah, wanita, dan kuda”, menurut ‘Aisyah, Abu Hurairah tidak mendengar ucapan Rasulullah secara lengkap. Abu Hurairah masuk ke dalam mesjid persis pada waktu Rasulullah mengucapkan kalimat di atas, yang sebenarnya merupakan kalimat terakhir. Padahal menurut ‘Aisyah, konteks kalimat tersebut sangat berbeda. Rasulullah saat itu sedang menggambarkan betapa salahnya pendapat kaum Yahudi yang mengatakan bahwa tiga hal tersebut (rumah, wanita dan kuda) menjadi sebab terjadinya bencana.
Dalam konteks yang lain, ‘Aisyah juga pernah menngkritik Abu Hurairah karena melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits tentang perempuan yang diadzab karena kucinng. ‘Aisyah menganggap Abu Hurairah tidak menghapalnya secara tepat.

6. Masalah Ruang Gerak Wanita
Teks al-Qur’an yang sering dijadikan rujukan sebagai ayat yang membatasi ruang gerak perempuan hanya di rumah saja adalah surat al-Ahjab[33]: 33 yang berbunyi:

“Dan hendaklah kamu (wanita) tetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”.

Menurut Sayyid Qutb istilah “wa qama” dalam teks wa qama fi buyutikunna wa tabarruj al jahiliyat berarti “berat”, mantap dan menetap. Menurutnya, ayat ini bukan berarti mereka tidak boleh meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokoknya.
C. Penutup
Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk mendukung misi ajaran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dilingkungan sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dilingkungan.
Oleh karena itu, kualitas individual antara laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhan tidak dibedakan karena jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan). Karena keduanya dihadapan Tuhan sama-sama berpotensi  untuk memperoleh derajat kesadaran manusia yang paripurna (takwa), maka spesifikasi biologis dan anatomis (sex) yang bersifat kodrati tidak dapat dijadikan alasan untuk membeda-bedakan, apalagi dijadikan alat untuk melakukan pendiskriminasian perempuan atas laki-laki menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan. Wallahu a’lam.