Emha Ainun Nadjib

Kemarin saya diundang berbicara di Lemhanas dalam sessi bersama Dewi Fortuna Anwar dan Fadel Muhammad Gubernur Gorontalo. Tema yang diangkat adalah effektivisasi otonomi daerah untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Sudah pasti ini bukan bidang saya. Undangan ini termasuk ‘tersesat’. Dewi Fortuna dengan sangat artikulatif dan ilmiah mengemukakan pemikiran-pemikirannya, dialektis makro dan mikro, sangat penuh disiplin karena dia berasal dari habitat BJ Habibie. Fadel bercerita tentang pokok pengalamannya 6 tahun jadi Gubernur dalam hal yang terkait dengan tema. Paparannya sangat nyata, sejumlah rekomendasi ia kemukakan tidak berasal dari pemikiran tetapi dari pengalaman nyata.

Sejak awal mendapat undangan saya sudah mengalami kebingungan. Sudah beberapa tahun ini saya berkeliling ke daerah-daerah dan umumnya diundang oleh Pemda Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten, sendirian atau bersama KiaiKanjeng, sehingga nuansa dan problematika otonomi daerah mungkin serba sedikit bersentuhan dengan perjalanan saya. Ramadlan yll saya berjumpa dengan ribuan rakyat Gorontalo pecinta ‘Habib’ Fadel Muhammad yang pada pemilihan Gubernur kali kedua 83% memilih Fadel. Dua malam yll bersama KiaiKanjeng kami bercengkerama dengan 18.000an orang di alun-alun Kraksan Probolinggo, di tengah situasi menjelang Pilkada Kabupaten.

Sejauh kami berkeliling daerah hampir tak pernah kami tidak mewawancarai para Kepala Daerah, secara audio visual, tentang apa saja yang mereka lakukan bagi pembangunan daerahnya dan penyejahteraan rakyatnya. Dokumentasi itu kami simpan untuk pembelajaran sendiri, sesekali kami paparkan kepada Jamaah Maiyah di kenduri Cinta, Padangbulan, Bangbang Wetan, Mocopat Syafaat, Gambang Syafaat dan Obor Ilahi. Andai kami punya teve atau koran, tentu kami akan memuatnya. Apalagi wawancara sangat lengkap, metoda penggalian faktanya komprehensif, bahkan didahului dengan semacam pra-riset atau identifikasi masalah, sehingga setiap pertanyaan yang kami ajukan langsung analitik dan penetratif terhadap hal-hal aktual yang sedang dikerjakan oleh para Kepala Daerah.

Ada sejumlah hasil pemotretan dari wawancara-wawancara itu tentang berbagai jenis watak Kepala Daerah, metoda pembangunannya, jenis pengelolaannya terhadap kekuasaan yang digenggamnya, psikologi dan budayanya, dan macam-macam lagi. Ditambah sisi-sisi kenyataan lain dari setiap daerah umpamanya yang berkaitan dengan tugas Kepolisian, Militer, budaya lokalnya, pemetaan perekonomiannya, dst.

Akan tetapi semua itu tidak cukup untuk membuat saya merasa cukup untuk melakukan presentasi dalam diskusi Lemhanas itu. Aslinya, terlalu banyak masalah di negeri ini. Jenis komplikasi masalah-masalahnya juga tak terkirakan dan gaib jika dilihat dari perspektif ilmu sosial linier. Ketika masalah-masalah yang tak terhingga itu berparade di depan mata secara eskalatif dan akumulatif, bahkan mengguyur otak bagaikan hujan multi-sampah menenggelamkan kepala kita – sesungguhnya sangat sukar ditemukan jawaban-jawaban ilmiah, jawaban sistem, jawaban struktur, jawaban moral, jawaban mistik atau jawaban apapun.

Diskusi di Lemhanas itu menyimpulkan bahwa Otda itu “point of no return”, kayak pesawat sudah tancap untuk take of, kalau direm akan menerjang kampung penduduk di depan atau terjungkal oleh dirinya sendiri. Maka kalau memang harus ada jawaban, yang paling mungkin adalah jawaban psikologis. Maka di awal presentasi saya mengatakan: “Kalau saya memandang wajah Anda semua, maka saya menyimpulkan bahwa Indonesia ini tak punya masalah. Jadi saya berdiri di sini tidak menyiapkan pemikiran apa-apa, apalagi yang sifatnya pencerahan. Saya berdiri di sini hanya membawa kegembiraan. Yakni kegembiraan bahwa Indonesia tak ada masalah”.

Sebelum itu di tengah kebingungan saya menyiapkan untuk forum Lemhanas beberapa tumpuk berkas, dokumen dan surat-menyurat. Saya pilih misalnya berkas dibakarnya Pasar Turi Surabaya. Pasukan Maiyah di lapangan melaporkan: Pasar turi terbakar sebanya 4 kali:

  • Thn 1969
  • Thn 1978
  • Tanggal 26 juli 2007
  • Tanggal 9 september 2007 (ke 3 dan ke 4, oleh KAPOLDA JATIM dinyatakan DI BAKAR)

KERUGIAN MATERI:

  1. Dari total 2.350 stand yg terbakar, kerugian barang dagangan diperkirakan lebih kurang 1,7 trilyun.
  2. Dari total stand yg tdk terbakar, di lokasi tahap II tdk dpt berjualan kembali hingga saat ini.

Dalam kondisi normal omzet perputaran transaksi perdagangan di pasar turi mencapai lebih kurang 30 milyar per hari. Sedangkan dalam kondisi pemulihan yg sangat lamban seperti saat ini dan telah berlangsung selama 3 bulan, dapat dibayangkan berapa rupiah yg hilang.

Pasar Turi ini memuat tema kapitalisme liberal, feodalisme Kerajaan yang berbaju Republik, otoritarianisme Kepala Daerah yang berkostum demokrasi, pernikahan liberal antara investor dengan kekuasaan. Para pedagang yang kehilangan pasarnya itu, sebagaimana 47.000 korban lumpur, datang ke saya memberi mandat legal formal untuk mengupayakan penyelesaian masalah. Saat-saat ini sejumlah hal sedang saya coba penetrasikan sampai ke tingkat Mendagri.

Akan tetapi saya merasa beruntung karena saya membatalkan untuk membawa data-data tentang itu, ketika kemudian Fadel Muhammad menyatakan bahwa “Selama 6 tahun saya menjadi Gubernur, belum pernah surat saya kepada Mendagri mendapatkan balasan”. Apalagi surat dari pedagang Pasar Turi. Jadi alhamdulillah saya tidak jadi membawa berkas-berkas itu.

Di luar lumpur dan Pasar Turi, sebenarnya saya siapkan juga sejumlah berkas lain. Misalnya tentang 325 HA tanah penduduk di pojok Surabaya yang 23 tahun dipakai oleh Angkatan Laut dan belum dibayar sampai hari ini, meskipun mereka sudah menang di pengadilan dan sudah memegang surat janji KSAL untuk membayar. Ada juga berkas contoh Surat Transaksi antara Kandidat Cagub Cawal atau Cabub dengan sponsor. Atau Surat Pernyataan Kesetiaan kepada “operator” politik yang bekerja di pusat jaringan yakni Jakarta.

Tetapi sekali lagi saya bersyukur saya membatalkan itu semua dan diberi anugerah Tuhan berupa pernyataan bahwa Indonesia tidak punya masalah. Masalah itu menjadi atau adalah masalah jika terdapat pada orang atau pihak yang bermasalah dengan adanya masalah. Sedangkan rakyat Indonesia sudah sangat dan terlalu sering ditimpa masalah, sehingga sangat terbiasa dengan masalah, dan bahkan mampu hidup seolah-olah tak bermasalah di tengah sangat banyak masalah. Lebih dari itu sejumlah segmen rakyat sudah memiliki kesanggupan untuk menikmati masalah.