Oleh Anis Masduki

Sikap MUI yang hendak memberantas pemikiran dan keyakinan yang tak sesuai selera mereka, dengan memakai negara, hanya akan menyisakan sejarah kelam yang mungkin berdarah-darah. Dakwah Islam jauh dari kenyataan itu. Penghakiman dan penghukuman tak jarang jutsru kedok dari kegagalan dakwah. Ia menjauhkan diri dari rasa rendah hati dan kesanggupan introspeksi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi aliran sesat. Sepuluh kriteria telah ditetapkan. Keputusan Rakernas 2007 itu konon dikeluarkan karena kebutuhan mendesak masyarakat yang berpotensi menjadi korban aliran sesat, serta keresahan yang ditimbulkannya.

Alasan “kebutuhan mendesak” dan klaim pengikut aliran sesat sebagai “korban” tentu kesan yang sengaja diciptakan MUI. Sebab masyarakat lebih terdesak oleh problem ekonomi yang menjadi garapan pemerintah maupun MUI. Klaim keresahan pun dikesankan MUI saja. Masyarakat lebih galau ketika menghadai khutbah-khutbah, gertakan, dan aksi-aksi Islam garis keras dengan berbaga level anarkinya.

MUI mendefinisikan aliran atau kelompok sesat sebagai “paham atau pemikiran yang dianut dan diamalkan sebuah kelompok yang bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam serta dinyatakan MUI menyimpang berdasarkan dalil syar’i. Sekretaris Umum MUI, HM Ichwan Syam dalam konferensi pers Rakernas MUI mengatakan, “… Mereka yang tidak bersedia kembali ke jalan yang benar atau bertobat, maka hendaknya diadili.”

Pernyataan ini kontradiktif dengan ajaran Islam dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Pernyataan ini juga mengindikasikan bahwa MUI tak bersedia mempelajari kembali sejarah Islam yang pernah kelam akibat intervensi negara terhadap keyakinan dan kepercayaan individu.

Islam dan Kebebasan Berkeyakinan

Justifikasi kebebasan berkeyakinan bisa diendus dalam banyak ayat Alquran. Ayat-ayat itu bisa kita klasifikasikan ke dalam tiga level garansi atas kebebasan berkeyakinan.

Pertama, ayat-ayat yang menyatakan iman dan kufur adalah masalah individual yang tak boleh diintervensi apalagi dipaksakan dari luar. Lihatlah surat al-Baqarah: 256; al-Isra: 15; al-Kahfi: 29; an-Naml: 93; Ar-Rum: 44; al-Fathir: 39; dan az-Zumar: 41.

Kedua, petunjuk semata-mata datang dari Allah dan bergantung pada kehendak-Nya. Dalam hal ini, malaikat pun tak bisa memaksakan pemahaman yang benar atas Islam, apalagi MUI. Juru dakwah hanya bisa mengajak dengan baik, tidak dengan teror, apalagi menangkap, mengadili, dan menghukumi. Ayat-ayat yang menguatkan pendapat ini di antaranya al-Nisa: 88; Yunus: 100; al-Qashash: 56; dan Fathir: 8.

Ketiga, perbedaan akidah di antara umat manusia adalah bagian dari skenario dan kehendak Allah. Dia-lah yang akan menghukuminya kelak di hari kiamat. Klaim kebenaran dan tindak penyesatan dengan demikian melampaui wewenang yang sesungguhnya hanya dimilik Allah. Kita bisa melihat Alquran surat al-Baqarah: 62, 113, 137, 148; Ali Imran: 84; Hud: 119; al-‘Ankabut: 46; az-Zumar: 46, as-Syura: 10; dan al-Kafirun: 6.

Dalam sejarah Islam, ayat-ayat itu hanya diterapkan secara maksimal pada masa Kenabian dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad membangun integrasi agama-agama dan aliran kepercayaan dalam bingkai Negara Madinah. Serangan Abu Bakar terhadap muslim yang murtad terjadi karena mereka melakukan subversi atas negara. Ini bukan karena pindah agama.

Ekspansi Islam dibarengi toleransi keberagamaan yang tinggi. Sebelum melepas Usamah Ibn Zayd melakukan ekspedisi militer, Abu Bakar berpesan: “Jangan sekali-kali membunuh anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia. Jangan merobohkan bangunan, pepohonan, dan membunuh binatang. Kalian juga akan melihat orang keluar dari gereja, maka biarkanlah mereka. Dan janganlah kalian merebut makanan-makanan mereka!”

Tradisi intelektual fase Muawiyah masih terbatas pada periwayatan hadits, fiqh, tafsir. Klaim kebenaran dan penyesatan terjadi pada masa Abbasiyah. Istilah zindiq dan mulhid terdengar nyaring. Pemicunya diskusi-diskusi teologis dan filosofis dalam soal-soal agama mendasar. Banyak orang dituding sesat dan dipenjara.

Lalu kita mengenal al-Mahdi, khalifah pemburu zindiq dan murtad. Ia membentuk lembaga inkuisisi dan menunjuk seorang bergelar Shahib az-Zanadiqah (Pemburu orang Zindiq). Penulis al-Aghani merekam, “Ketika al-Mahdi datang ke Basrah, ia ditemani Hamdaweh, Shahib al-Zanadiq. Waktu itu seorang tokoh Mu’tazilah, Basyar dituduh zindiq. Al-Mahdi menitahkan pembunuhannya seketika.”

At-Thabari dalam Tarikh al-Thabari bercerita soal fenomena sama. Al-Mahdi melantik Umar al-Kalwadzi guna melakukan investigasi dan menindak kepercayaan yang dianggap menyimpang. Inilah pertama kali munculnya lembaga pemeriksa akidah di dalam sejarah Islam. Umat Islam mulai merasa berhak mengurusi kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Parahnya, negara dilibatkan dalam klaim dan penindakan. Sejarah penyesatan dan pengafiran selalu terkait dengan kepentingan politik. Ahmad Ibnu Hanbal terlunta-lunta di bawah rezim al-Ma’mun, Ibn Taymiah meninggal di penjara rezim politik ortodoks. Kita juga menyaksikan penganut keyakinan tertentu bersimbah darah: Jahm bin Sufyan, Ghulam Khalil, al-Hallaj, Suhrawardi, Ibn Sab’in dan seterusnya. Hilangnya nyawa mengikuti logika menang-kalah dalam rezim politik yang silih berganti.

Antara Dakwah dan Penyesatan

Pada dasarnya para Rasul dan Nabi tidak berhak menghukumi iman. Kita bisa mengeceknya dalam Alquran surat al-An’am: 48, dan al-Ahzab: 45. Peran Nabi adalah menyampaikan berita gembira. Bukan berita peyesatan dan penghakiman. Begitulah yang terjadi pada Nabi Idris, Musa, Daud, Sulaiman, dan Muhammad.

Ulama yang sering disebut “pewaris” Nabi harusnya bisa meneladani peran ini. Menyampaikan berita gembira berarti berdakwah. Berdakwah berarti mengajak menuju tauhid. Tak lagi menyembah berhala, manusia, maupun menghambakan diri pada materi dan jabatan. Begitupun mengajak ibadah sebagai implementasi tauhid.

Menghakimi dan menghukumi berada di luar wilayah dakwah. Pengalaman Islam Madinah menunjukkan, konsep negara di dalam Islam adalah sekuler atau netral agama. Warga negara berhak mendapat perlakuan sama berlandaskan kewarganegaraan, bukan agama dan kepercayaan. Hanya Tuhan yang berhak bicara hukum Tuhan lewat perantara Nabi-Nya. Nabi pun mendapat kawalan dan teguran langsung dari Tuhan.

Dalam Surat Shad, Nabi Daud mendapat teguran langsung dari Allah. Nabi Muhammad sering juga mendapat teguran, seperti dalam Al-Anfal: 67. Setelah Nabi Muhammad meninggal, tak seorang pun berhak bicara atas nama hukum Tuhan. Hukum Tuhan, menurut al-Asymawi, diserahkan saja pada masyarakat untuk mengatur diri mereka menuju kebaikan dan kemajuan (at-taqaddum wat taraqqi).

Karena kenabian tak pernah diwariskan (nahnu la naritsu wala nuratsu), maka pendapat dan tindakan siapa pun bisa dikritik. Orang selain Nabi tidak pernah mendapatkan teguran langsung dari Tuhan. Karena itu, pendapat dan tindakan MUI bisa pula dikritik dan disalahkan. Siapapun yang mengatasnamakan Tuhan saat ini, tak lain hendak menancapkan kesan sakral dan maksum pada diri mereka.

Sikap MUI yang hendak memberantas pemikiran dan keyakinan yang tak sesuai selera mereka, dengan memakai negara, hanya akan menyisakan sejarah kelam yang mungkin berdarah-darah. Dakwah Islam jauh dari kenyataan itu. Penghakiman dan penghukuman tak jarang jutsru kedok dari kegagalan dakwah. Ia menjauhkan diri dari rasa rendah hati dan kesanggupan introspeksi.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla relevan dijadikan koreksi oleh MUI. Ia mengajak ulama untuk introspeksi diri dan mengkaji kesalahan dakwah yang mereka lakukan. Ia juga mengingatkan, “Kita harus lihat di mana letak dakwah ajaran dan kesalahan ajaran ini, dibahas dan kemudian diluruskan. Kita jangan menghindari persoalan, jangan sampai nanti muncul paham Islam memakai kekuasaan untuk dakwah.”
09/01/2008 | Kolom | #